PENDIDIKAN MULTIKULTURAL YANG MENGEMBANGKAN PESERTA DIDIK

Kerangka konseptual yang digunakan untuk mengembangkan model pendidikan multikultural terdiri dari tiga unsur. Pertama, uraian secara konseptual tentang asumsi teoritik (premis) yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan multikultural. Kedua, definisi tautologis dan oprasional tentang pendidikan multikultural. Ketiga, pembahasan pedoman umum dalam menterjemahkan teori ke dalam sebuah tindakan mendidik (educational endeavors). Keempat, prinsip dasar pengembangan silabus dan model pembelajaran multikultural berdasarkan kompetensi.

A. Premis (Asumsi Teoritik)

Asumsi teoritik yang digunakan dalam mengembangkan model pendidikan dan/atau program pembelajaran multikultural adalah sebagai berikut.

Pertama, bahwa sekolah-sekolah belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan akademiknya. Substansi pembelajaran (materi pelajaran) di sekolah belum sepenuhnya digali dari khasanah sosial dan kultural esensial (suku, agama, ras, tradisi, kearifan lokal dan sebagainya) masyarakat, khususnya masyarakat minoritas termasuk yang miskin, yang tidak/kurang berpendidikan, maupun  yang berspektif jender. Dikebanyakan masyarakat Indonesia, wanita sering memperoleh peran dan kedudukan tak adil dibandingkan pria. Perlakuan kurang adil disebabkan oleh harapan masyarakat yang bersifat stereotip, akibatnya wanita menjadi subordinasi kaum pria. Konsekuensinya maka kurikulum pendidikan multikultural mengandung unsur-unsur keadilan gender, suku, agama, ras maupun kelompok-kelompok minoritas.

Kurikulum pendidikan multikultural dirancang sedemikian rupa sehingga menyediakan kesempatan untuk memperoleh dan menikmati pendidikan bermutu dan tidak segregatip. Praktek-praktek kurikulum yang segregatip akan melanggengkan dan meligitimasi ketimpangan dan disparitas dalam masyarakat (Hamilton, 1973; Amoda, 1972; McCoy, 1970; Fantini, 1970; Baumann, 1999).

Kedua, bahwa lingkungan sosial pebelajar justru sering mengorbankan hampir semua kebutuhan dan jati diri pebelajar di sekolah. Suzuki lebih lanjut berpandangan bahwa:

“The sociocultural milieu of the schools has victimized all students by reinforcing and perpetuating prejudicial attitudes and values, and inadequately developing their capacity for understanding and critically analyzing pressing social problems, thereby, giving them little help in developing the moral commitment and the necessary skills for the building of a more equitable and therefore, better society (1979:47).

Ketiga, bahwa dengan semakin banyaknya kampanye, kothbah atau ceramah tentang nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan, keadilan, persamaan derajat dan sejenisnya, maka struktur sosial sekolah akan dapat mempromosikan nilai serta prilaku yang baik dan ideal. Misalnya, sistem penjurusan atau kegiatan lomba sering memiliki dampak terbalik (counter productive) terhadap nilai kerjasama, altruistik dan elitis. Sebaliknya struktur sekolah yang egalitarian sering menciptakan suasana konformitas, loyal, setia, taat dan sejenisnya, yang sesungguhnya membunuh sikap memberdayakan diri (Harsono, 2000; Sumartana, 2001; Suparlan, 2001;

Susetyo, 2001). Sepatutnya sekolah sebagai tempat pembelajaran bagi siswa dari berbagai kultur yang berbeda-beda, sebab melalui proses belajar mengajar melahirkan tingkah laku sosial, menyepakati norma dan nilai bersama membangun struktur kelembagaan.

Keempat, bahwa sekolah tidak dapat menghindar dari kegiatan mentransmisikan nilai kepada anak didik. Banyak nilai-nilai luhur ditransmisikan lewat kurikulum tersembunyi (Widja, 2001; Hasan,2000). Dalam anggapan ini terselip pula anggapan bahwa tidak seorang pendidik-pun yang luput dari kewajiban untuk mentransmisikan nilai kepada anak didik. Pendidikan multikultural bertujuan untuk ‘promoting some rather explicit values such as democracy, freedom, equality and resfect for diversity’ (Suzuki,1979; cfWCEFA, 1999; UNESCO, 1992). Demikian pula anak didik diasumsikan bersikap bebas, tidak ada beban psikologis dan merasa terdorong untuk bertanya atau mengkritisi nilai-nilai tersebut dan bebas untuk menerima atau menolak nilai-nilai yang disodorkan kepadanya. Dalam asumsi ini terkandung sikap dan unsur kreatifitas, produktifitas dan kemandirian pada anak (Ford, 1979; Gay, 1977).

Kelima, sekolah memiliki kemampuan untuk beroperasi sendiri dalam mentransmisikan nilai-nilai luhur tersebut, maka dari itu sekolah hanya berfungsi sebagai wahana utama perubahan sosial. Peran pendidik yang paling utama adalah membantu siswa untuk dapat mengkonseptualisasikan dan mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik. Pendidik juga memiliki peran membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diperlukan. Pendidik diasumsikan dapat meningkatkan kualitas sekolah bagi kepentingan siswa secara historis selalu dimarjinalisasi.

B. Konsep Multikulturalisme

Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila; (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya dan (3) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini (Suparlan, 2002:2).

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragamaan kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yakni politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, Hak Asasi Manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas , prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainya yang lebih relevan (Fay, 1996; Rex, 1985; Suparlan, 2002). Sama halnya dengan Blum (dalam Atmadja, 2003), mengatakan, multikulturalisme meliputi sebuahpemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.

Ia meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Sedangkan Spradely (1997), menitikberatkan multIkultural pada proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju ke arah kebaruan kultur. Kata multikultural menjadi pengertian yang sangat luas (multi-discursive), tergantung dari konteks pendefinisian dan manfaat apa yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Yang jelas dalam kebudayaan multikultural setiap individu mempunyai kemampuan berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda, karena sifat manusia antara lain; (1) akomodatif, (2) asosiatif, (3) adaptabel , (4) fleksibel, (5) kemauan untuk saling berbagi.

Pandangan ini mengisyaratkan, bahwa keberagaman kultur mengandung unsur jamak serta sarat dengan nilai-nilai kearifan. Dalam kontek membangun tatanan sosial yang kokoh, maka nilai-nilai kearifanitu, dapat dijadikan sebagai sumbu pengikat dalam berinteraksi dan bersosialisasi antar individu atau antar kelompok sosial. Hanya dengan mempersempit perselisihan budaya yang tidak kondusif, maka siklus kehidupan sosial masyarakat yang majemuk akan terwujud dalam prinsip-prinsip dasar yang bisa saling menghargai, menghormati dan menjaga satu dengan yang lain.

Menurut Sitaresmi (2003), peneliti dari Bandung, memperkenalkan paradigma multikulturalisme pada anak, dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah menyampaikan pesan tentang multikulturalisme dengan memberi contoh kehidupan sehari-hari, dan cara kedua secara tidak langsung, yaitu dengan menyampaikan cerita yang berisi pesan tentang multikulturalisme, antara lain dari dongeng, legenda, dan fabel.

Dalam penelitian Sitaresmi mengenai fungsi fabel dalam pewarisan kebudayaan kepada anak, Sitaresmi berkesimpulan bahwa fabel atau dongeng binatang sangat mudah dipahami oleh anak, baik simbol bahasa, karakter, perilaku maupun interaksinya. Penelitian dilakukan di Sanggar Kukuruyuk, sebuah sanggar permainan dan teater anak di Denpasar Bali.

Penilaian dan argumentasi yang kontekstual seperti dikatakan Sitaresmi sangat dibutuhkan dalam membangun paradigma multikulturalisme. Tentu saja diperlukan bantuan penjelasan tentang pengakuan adanya perbedaan yang melingkupi setiap karakter dalam fabel, kesepakatan yang terjadi, serta akibat buruk yang muncul kalau homogenitas dipaksakan menjadi penyelesaian akhir. Itu akan sangat membantu terbentuknya pemahaman tentang paradigma multikulturalisme pada diri anak.

Untuk itu diperlukan suatu strategi yang mampu menjembatani hambatan-hambatan untuk berinteraksi dalam masyarakat multikultural, yakni dengan melalui lembaga pendidikan, diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan yang berfungsi mentranformasikan nilai-nilai multikultural kepada anak bangsa. Dengan asumsi bahwa setiap orang membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain dan mereka saling berinteraksi demi tercapainya kebutuhan sosial mereka dan kepuasan yang diperoleh berkat pertukaran pesan berdasar prilaku yang melatarbelakanginya. Sekolah adalah tempat pembelajaran bagi siswa dari berbagai kultur yang berbeda-beda- melalui proses belajar mengajar-melahirkan tingkah laku sosial, menyepakati norma dan nilai bersama membangun struktur kelembagaan.

Apa yang menjadi harapan pendidikan multikulturalisme tersebut di atas memang tidak mudah untuk diaplikasikan, sebab harus diakui bahwa secara psikologis hidup seseorang seperti diistilahkan Purwasito (2003), ahli komunikasi sosial-budaya yakni penyakit sosial yang menjangkiti dan menggerogoti benih-benih nasionalisme individu yang disebut “hama budaya” yang merupakan sikap apriori dan apatis dari suatu komunitas etnis, agama dan ras tertentu dengan komunitas etnis, agama dan ras yang lain.

Pandangan yang skeptis dan penilain yang apriori terhadap budaya lain, pada faktanya hanya akan mempertebal kebekuan primordialisme dan etnosentrisme ditengah kehidupan berbangsa. Padahal di sisi lain, gejala disitegrasi sosial semakin menganga, dan itu hanya mungkin bisa dieliminasi melalui proses pencairan sikap dan prilaku, agar individu-individu atau kelompok sosial masyarakat lainnya, dapat menampilkan sosok yang egaliter, terbuka, demokratis dan semangat kebersamaan dan sistem hidup yang disepakati secara universal. Pandangan secara skeptis dan apriori terhadap keragaman budaya, akan menenggelamkan cita-cita besar bagi terwujudnya masyarakat madani yang multikulturalistik.

Mengacu pada pandangan dan konsep di atas, maka multikulturalisme mempunyai relevansi makna dan fungsi yang tepat. Untuk itulah maka konsep tersebut menjadi penting dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai bagi masyarakat bangsa yang beragam. Prinsip-prinsip dasar multikulturalisme yang mengakui dan menghargai keberagaman, akan sangat membantu bagi terjadinya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

1. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural (multicultural education) tidak persis sama dengan enkulturasi ganda (multiple enculturation). Sizemore (1978:2) membedakan antara pendidikan multikultural dengan enkulturasi ganda. Menurut Sizemore (1978) enkulturasi lebih menekankan pada integrasi struktural, yang mengaburkan makna akulturasi dengan enkulturasi. Pendidikan multikultural menurutnya merupakan sebuah proses pemerolehan pengetahuan untuk dapat mengontrol orang lain demi sebuah kehidupan (survival). Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (difference) atau “politics of recognition”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (cf. Tylor et al (1994) dalam Azra, 2002).

Dalam penelitian ini definisi yang relatif sempurna tentang pendidikan multikultural diadopsi dari Suzuki (1979) yang pada dasarnya memiliki kemiripan dengan pandangan Fay (1996), Jary dan Jary (1991) dan Watson (2000) sebagai berikut.

“Multicultural education is an educational program which provides multiple learning environments that properly match the academic and social needs of the students. These needs may vary widely due to differences in the race, sex, ethnicity or social class background of the students in addition to developing their basic academic skill; the program should help students develop a better understanding of their own backgrounds and of other groups that compose our society. Through this process the program should help students to respect and appreciate cultural diversity, overcome ethnocentric and prejudicial attitudes, and understand the socio-historical, economic and psychological factors that have produced the contemporary conditions of ethnic polarization, inequality and alienation. It should also foster their ability to critically analyze and make intelligent decisions about their real-life problems and issues through a process of democratic, dialogical inquiry. Finally, it should help them conceptualize and aspire toward a vision of a better society and acquire the necessary knowledge, understanding and skills to enable them to move the society toward a greater equality and freedom, the eradication of degrading poverty and dehumanization decency, and the development of meaningful identity for all people’.(hal. 47-48).

Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pebelajar (multiple learning environments) dan yang sesuai dengan kebutuhan akademik maupun sosial anak didik.

Anderson dan Cusher (dalam Hasan: 2001) mengatakan bahwa multikultural adalah pendidikan keragaman kebudayaan. Definisi ini mengandung unsur yang lebih luas, meskipun demikian posisi kebudayaan masih sama yakni mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. Azra (2002) menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural, diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia seperti; toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, diskriminasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal serta subyek-seubyek lain yang relevan. Inkorporasi pendidikan multikultural ke dalam program pendidikan anak juga memiliki harapan dan cita-cita (Pramono, 1999:6).

Berikut adalah beberapa daripadanya:

1. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai pluralisme budaya.

Artinya, pluralisme budaya itu tidak hanya ditoleransi tetapi juga dirangkul dan keragaman pengalaman manusia itu diharapkan memberi kearifan. Pluralisme budaya itu seperti “…having just as much value as biodiversity, it brings us into contact with the full range of human experienceand wisdom (The World Commision on Culture and Development, 1998).

2. Pendidikan multikultural merupakan sebuah alternatif daripada membiarkan anak memperoleh sendiri pengalaman pluralisme budaya- sporadis dan fragmentaris. Cara seperti ini hanya akan menghasilkan distorsi dan inadekuasi.

3. Pendidikan multikultural secara eksplisit mengakui dan menyambut keragaman dari warisan etnik yang ditemukan dalam diri setiap orang yang disebut “orang Indonesia” dan oleh karena itu menolak pandangan bahwa sekolah harus berupaya mencairkan perbedaan kultural atau sebaiknya hanya mentoleransi pluralisme budaya.

4. Pendidikan multikultural tidak memaksa atau menolak anak karena identitas suku, agama, ras, golongan. Keinginan keluarga perlu diketahui dan dihargai. Sebagian keluarga mungkin tidak dapat mengidentifikasi dengan pasti warisan etnik mereka, dan keluarga lain mungkin tidak tertarik untuk melakukan hal itu. Masih ada keluarga yang memiliki warisan campuran sehingga mengidentifikasi semacam ini menjadi kurang bermakna. Yang lain mengetahui warisan mereka akan tetapi tidak mau anak-anak mereka untuk membangun rasa identitas etnik yang kuat. Untuk keluarga-keluarga ini “Indonesia” adalah satu-satunya identitas “etnik” yang dicari bagi anak-anak mereka. Pendidikan multikultural yang direncanakan secara cermat akan cocok bagi semua anak, baik yang mencari maupun tidak mencari rasa identitas etnik mereka.

5. Pendidikan multikultural mengakui kebutuhan dan manfaat anak untuk berbagi bersama (sharing) diversitas warisan etnik mereka.

6. Pendidikan multikultural mengakui pentingnya semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi secara positif dan personal dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosio-ekonomi dan warisan budaya.

7. Pendidikan multikultural memberikan setiap siswa kesempatan untuk membantu berkembangnya sense of self. Ini terutama bagi anak-anak yang secara ekonomi tidak beruntung dan apalagi berasal dari sebuah kelompok etnik yang relatif terisolasi atau yang memiliki sejarah penderitaan panjang akibat diskriminasi dan prasangka. Dengan belajar tentang dan bangga terhadap keunikan warisan budayanya sendiri, anak tersebut akan terbantu dalammenjawab pertanyaan “Siapakah saya ?”. Pertanyaan yang sama juga akan dijawab bagi anak-anak yang melalui sharing dengan anak-anak dengan latar etnik yang lain. Apakah anak-anak itu mengembangkan identitas etnik yang kuat ataukah tidak, yang pasti mereka semua pada waktu itu mempelajari kekayaan multikultural dari identitas mereka sebagai orang Indonesia.

Tujuan program pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa: (1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat, (2) menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historis etnik, (3) menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh purbasangka, (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan keterasingan etnik (5) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis melalui sebuah visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas dan (6) mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.

Definisi dan tujuan pendidikan multikultural yang diajukan pada bagian terdahulu sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan di depan tentang sebuah masyarakat plural (pluralistic society). Batasan tentang pendidikan multikultural lain umumnya mengandung asumsi implisit bahwa pluralisme kultural dapat ditingkatkan dalam konteks struktur sosial yang telah ada. Sedangkan definisi pendidikan multikultuaral yang diadopsi dari Suzuki (1978), Pramono (1999) didasarkan pada asumsi awal bahwa sekolah dapat memainkan peranan besar dalam mengubah struktur sosial sebuah masyarakat. Ini tidak berarti bahwa sekolah satu-satunya lembaga sosial yang dapat mengubah struktur sosial sebuah masyarakat, tetapi dalam pengertian ini bahwa sekolah dapat menjadi wahana atau menjadi sebuah alat bagi sebuah perubahan sosial dari masyarakat. Guru-guru dapat membantu siswanya mengkonseptualisasi dan menumbuhkan aspirasi tentang sebuah struktur sosial alternatif serta memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berubah. Definisi dan tujuan inilah yang akan dikembangkan menjadi sebuah program pendidikan multikultural pada sekolah-sekolah yang memiliki latar belakang dan kebhinekaan sosio-historis, budaya, ekonomi dan psikologi.

Pendidikan multikulturalisme dalam kontek Indonesia, penting untuk dikembangkan. Hal ini mengingat faktor kebhinekaan bangsa Indonesia, dan faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman bangsa Indonesia. Terjadinya pristiwa disintegrasi sosial dan konflik selama ini, semakin perlu untuk di antisipasi secara tepat, dan hal yang paling memungkinkan adalah melalui program pendidikan multikulturalisme.

Persoalannya kemudian adalah, kesungguhan dalam merumuskan pendidikan multikulturalisme dalam kontek Indonesia yang tepat semangat dan tepat tujuan. Itulah pentingnya untuk dilakukan banyak kajian atau penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran dan bahkan acuan bagi kebutuhan lebih lanjut.

2. Menerjemahkan Konsep Pluralisme Budaya ke dalam Praktek

Pendidikan MultikulturalUntuk mengembangkan sebuah model pembelajaran multikultural diperlukan sebuah cara dalam menerjemahkan sebuah pendekatan (approach), menjadi sebuah atau lebih metode (methods), dan selanjutnya dikembangkan beberapa strategi atau teknik (strategies)yang konsisten dengan metode dan pendekatan yang telah diambil (cf.Anthony, 1975).

Dalam penelitian ini, pengembangan metode dan strategi pendidikan multikultural berangkat dari konsep atau filosofi pluralisme budaya (cultural pluralism). Pendidikan multikultural merupakan sebuah prosedur (metode) untuk melembagakan (institusionalisasi) filosofi kebhinekaan budaya di sekolah (Suzuki,1978; Reed dan Bergerman,1992). Pada umumnya, kebhinekaan budaya mengacu pada sebuah situasi atau keadaan bukan sebuah tujuan. Salah satu definisi kebhinekaan budaya yang diadopsi dari the National Coalition of Cultur Pluralism adalah sebagai berikut, bahwa:

“Cultural pluralism refers to a state of equel co-existence in a mutually supportive realtionship within the boundaries or framework of one nation of people of diverse cultures, with significantly different patterns of belief, behavior, color and in many cases with different languages” (hal.45).

Untuk dapat disebut sebagai pluralisme budaya, maka harus terjadi ke-ekaan dalam kebhinekaan. Masing-masing orang harus sadar akan jati dirinya dan mengamankan jati diri tersebut, serta menghormati budaya lainnya sama seperti ia menghormati budayanya sendiri.

Pluralisme budaya memvisikan sebuah masyarakat multi etnik yang saling menghormati dan mengapresiasi berbagai budaya, dan memiliki hak yang sama dalam kerangka pelestarian dan pengembangan tradisi budayani masing-masing (cf.Hamilton, 1973; Mrshall, 1966; Fantini, 1970).

Namun definisi demikian memiliki kelemahan dalam beberapa hal. Pertama, definisi itu mengimplikasikan bahwa budaya dari sebuah etnik tertentu memegang peran sentral dalam menentukan tata hubungan dalam masyarakat yang lebih luas. Akibatnya muncul rasisme, bias jender, ketimpangan dan masalah sosial lainnya.

Pemusatan pada satu budaya etnik tidak menyediakan sebuah situasi ko-eksistensi antar berbagai budaya. Dampak yang akan terjadi pada pendidikan multikultural antara lain dimasukkannya materi pelajaranyang memberikan penekanan secara eksklusif pada salah satu budaya sentral, sehingga mengenyampingkan budaya-budaya etnik lainnya (Suparlan, 2000; Sumartana,2001). Atau, materi kurikulum merupakan kumpulan dari materi-materi yang bersumber dari berbagai etnik yang terajut dalam masyarakat yang lebih besar (Ramlan,2001).

Kedua, definisi demikian tidak menyajikan pluralisme budaya yang ‘bermata dua’ dan dialektis. Memang tidak cukup hanya menyemboyankan ‘bhineka tunggal ika’ karena hal tersebut dapat mengundang konflik etnik yang kompleks. Perhatian yang kurang terhadap sifat dialektik dari berbagai budaya akan memicu konflik antar etnik sewaktu-waktu (cf.Petterson,1990; Banks & Banks,1989).

Ketiga, definisi demikian cendrung menghadirkan relativitas budaya (a cultural relativism). Relativitas budaya mengindikasikan agar semua budaya dilestarikan dan dipertahankan serta dihormati. Pandangan demikian akan membawa pendidikan multikultural ke romantisme dum-kultur. Keempat, definisi demikian mengaplikasikan bahwa perubahan diperlukan untuk mencapai suatu keadaan yang dicita-citakan, sehingga pluralisme budaya dapat dicapai melalui struktur sosial yang ada dalam masyarakat (cf.Puglisi dan Hoffman,1978).

Jika dilihat dari latar bergeraknya konflik, maka ada tiga faktor utama yang jika di refleksikan secara jujur dan objektif menjadi sumber pokok terjadinya konflik. Ketiga faktor tersebut masing-masing adalah setting historis, political conditioning, dan setting cultural. Dalam kontek ini, setting historis sangat mungkin membentuk mental ummat (manusia) menjadi sentimentil dan sensitif reaktif, sedangkan setting cultural membentuk sikap keberagaman masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paternalis dan bahkan fanatis. Diakui bahwa, potensi konflik yang paling besar terletak pada political conditioning. Dalam wilayah politik dan kekuasaan kosa kata minoritas dan mayoritas terus teraktualisasi dalam berbagai dimensi kepentingan yang terselubung di dalamnya melalui hembusan isu SARA (Lake,2002:103). Maka menjadi penting artinya bagi bangsa Indonesia untuk menanamkan dan menjabarkan sekaligus mengajarkan ide tentang pluralisme dalam relasi kehidupan sosial politik yang konprehensif. Tindakan yang paling efektif dan mempunyai makna jangka panjang, mesti dilakukan melalui pendidikan.

Dalam penelitian ini, konsep pluralisme budaya yang akan digunakan sebagai landasan konseptual dalam pengembangan model pendidikan multikultural diadopsi dari konsep Suzuki (1979), yaitu:

“In may view, the development of an ideal society compatible with cultural pluralism would require the elimination of most the centralized bureaucracies, large cooprations, and over-congested urban centers and their replacement by a decentralized system of self-governing communities” (hal.46).

Berlandaskan pada konsep pluralisme budaya demikian, maka program pembelajaran multikultural yang akan dikembangkan merupakan sebuah program pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar ganda kepada siswa (multiple learning environments) yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dasar akademik dan sosial siswa. Model pembelajaran multikultural yang dikembangkan dan akan diarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar (standard and basic academic skills) tentang nilai-nilai persatuan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat atau saling menghargai dalam keragaman budaya;

2. Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman (a better understanding) tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat;

3. Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas (intelligent decisions) tentang isu-isu dan masalah keseharian (real-life problems) melalui sebuah proses demokratis atau inkuiri dialogis (dialogical inquiry).

4. Membantu mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik, demokratis dan memiliki persamaan derajat.

C. Pendidikan Multikultural di Indonesia

Suparno dalam tulisannya (Kompas,2003) mengatakan bahwa, bila bangsa ini ingin menjadi kuat dalam era demokrasi, diperlukan sikap saling menerima dan menghargai dari tiap orang yang beraneka ragam itu sehingga dapat saling membantu, bekerja sama membangun negara ini lebih baik. Memang kita sudah mempunyai dasar filosofis negara, Pancasila yang diimplementasikan dalam UUD 1945. Namun, dasar itu akan kuat bila sikap menghargai orang lain dikembangkan. Terjemahan dari visi pendidikan multikultural, sebagaimana menjadi banyak tawaran dan gagasan para ilmuwan selama ini, dalam kontek Indonesia mempunyai keserasian filsafati dari pesan dan nilai-nilai dasar Pancasila.

Pada beberapa tema substansi dan semangat pokok, terdapat kesamaan unsur-unsur usaha. Hal ini bisa dikaji dalam dimensi-dimensi yang sangat mendasar seperti; ketuhanan, kemanusiaan, kebangsan/kerakyatan, demokrasi dan keadilan sosial. Tema-tema besar tersebut, secara implisit menjadi pesan bagi pencapaian visi pendidikan multikultural, dan itu sepaham dengan ajaran Pancasila. Sejalan dengan pemikiran Purwasito (2003) terkait dengan bentuk sosialisasi dan membudayakan sharing of culture antar etnis, akan lebih tepat jika materi yang diajarkan berlandaskan dasar-dasar falsafah pancasila, sehingga dalam sosialisasi tersebut tidak terjadi superioritas budaya tertentu dan dianggap inferioritas pada budaya lain. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mendekatkan berbagai gagasan dan keyakinan yang tumbuh dan berkembang dalam etnisitas, membuka cita-cita, harapan-harapan hidup yang dimiliki oleh setiap individu dari setiap daerah.

1. Tema Ketuhanan

Parsudi Suparlan (2001) mengemukakan bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akherat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup makhluk lainnya. Agama sebagai keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol dari tindakan-tindakan anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Madjid (2001), mengatakan bahwa yang relevan dalam kehidupan masyarakat adalah bagaimana suatu agama dipahami dan dihayati dalam kehidupan nyata, dengan berbagai dampaknya yang mungkin saja tidak seluruhnya positif bagi kehidupan manusia.

Ada dua dimensi keberagamaan yang memiliki keterkaitan dalam kehidupan para umat pemeluk agama (Madjid (2001), yakni (1) Agama oleh pemeluknya dijadikan sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia, (2) Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan manusia antara sesama manusia dan juga dengan mahluk Tuhan lainnya.

Dengan demikian agama juga terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia. Ada keteraturan dan kedisiplinan yang semestinya ditaati oleh manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa.

Budaya disiplin dengan sendirinya mengandung semangat perhitungan tidak hanya untuk kepentingan sesaat saja tetapi lebih ditekankan manfaatnya untuk kelak kemudian hari. Sikap disiplin (Madjid, 1997), mengharuskan adanya keinsafan bahwa hidup seorang individu tidak terlepas dari hidup orang banyak. Unsur terpenting dalam membangun sikap disiplin adalah adanya kesedian untuk tidak mementingkan dan mendahulukan kesenangan diri sendiri dan menyadari dirinya adalah bagian dari keseluruhan masyarakat.

Oleh karena itu tema Ketuhanan; dimaksudkan untuk membentuk sikap sadar terhadap nilai-nilai, norma-norma religiusitassiswa, meyakini dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama dan kepercayaanya dalam berkehidupan pada masyarakat yang beragam, sehingga terjalin keharmonisan hidup dalam keragaman.

Tema ketuhanan mencakup aspek- aspek antara lain:

1. Ketaqwaan adalah Suatu sikap dan prilaku siswa yang mencerminkan ketaatan, ketundukan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya adalah:

a. Keimanan yaitu, sikap dan prilaku yang mencerminkan keyakinan dan kepercayaan individu/ siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Ketaatan yaitu sikap dan prilaku yang mencerminkan ketundukan dan kepatuhan dalam menjalani perintah dan menghindari larangan agama.

2. Toleransi yaitu, suatu sikap menenggang rasa (menghargai, membolehkan) orang lain untuk beragama, berkepercayaan, berpendirian dan berpendapat berbeda dengan diri individu. Indikatornya adalah:

a. Tenggang rasa yakni menghormati pilihan dan cara berekspresi orang lain dalam menjalankan ibadah yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

b. Kesadaran yaitu sikap sadar diri individu dalam memahami, menghargai dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya serta sikap sadar dalam mengakui adanya keragaman keyakinan yang diyakini orang lain.

2. Tema Kemanusiaan

Dalam sistem nilai budaya bangsa Indonesia nilai tolong menolong itu mengandung empat konsep (Muhiet, 2001) yaitu: (1) manusia di dunia ini tidak hidup sendirian, tetapi dikelilingi oleh masyarakatnya, komunitasnya dan alam sekitarnya, (2) secara khakiki manusia akan bergantung dengan sesamanya, (3) karena itu mereka harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya atas dasar sama rata sama rasa, (4)dan oleh sebab itu mereka harus sedapat mungkin bersifat konform, guyub, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas berasas pada jiwa sama tinggi dan sama rendah.Karena itu tema Kemanusiaan; dimaksudkan dapat membentuk sikap perduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia.

Tema kemanusiaan mencakup aspek: Humanis dan Kesederajatan.

1. Humanis adalah suatu sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

Indikatornya:

a. Mencintai sesama manusia

b. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

2. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Indikatornya:

a. Persamaan derajat dilihat dari agama,, suku bangsa, ras, jender dan golongan

b. Persamaan hak dari segi, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang layak

c. Persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, sebagai individu dan anggota masyarakat.

3. Tema Persatuan dan Kesatuan

Semangat kebangsaan (Purwasito, 2003), diterjemahkan sebagai nasionalisme, yaitu cinta tanah air atau patriotisme. Semangat kebangsaan adalah keinginan secara sukarela menerima orang lain dalam kehidupan bersama atau pengakuan yang tumbuh dari kesadaran seseorang untuk bersedia hidup berbagi dan bekerja sama menjalin persaudaran dalam format bangsa Indonesia. Maka sifat sukarela, sadar dan penuh keterbukaan untuk dapat hidup berdampingan dan keragaman bisa ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dengan konsep multikulturalisme. Yakni suatu pendidikan yang mengedepankan semangat kekeluargaan (fratenity), solidaritas sosial (solidarity), dan keterikatan antar siswa yang pluralistik tersebut yakni perinsip keadilan (justice), kesederajatan (egality), kebebasan (liberty) mengembangkan diri, peluang dan kesempatan (opportunity) yang sama dalam mengejar prestasi individu.

Sarana yang paling penting untuk menjadi kekuatan pemersatu bangsa (Swasono, 2001; Wisnawa, 2001), adalah kebudayaan nasional. Untuk berfungsi secara efektif sebagai suatu kekuatan pemersatu bangsa, kebudayaan nasional harus dibina dengan cara mengisinya dengan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk pola pkir bangsa yang berorientasi pada kebersamaan dan kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.Kesatuan yang terbentuk atas aneka ragam etnis, ras, agama, kepercayaan dan budaya yang memang cukup absurd untuk dapat bertahan dalam wadah sebuah negara kesatuan kecuali dengan adanya semangat nasionalisme yang tinggi (Purwasito, 2003:150)

Menanamkan orientasi kebersamaan dan kerjasama, cinta tanah air dan bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara merupakan nilai-nilai yang perlu dijadikan prioritas bagi pembinaan kebudayaan nasional (Swasono, 2001: 77).

Dengan demikian, tema Persatuan dan Kesatuan; yang dimaksud dapat membentuk pikiran, pemahaman dan sikap atau prilaku yang senantiasa mengutamakan keutuhan dan kedaulatan kolektif sebagai warga masyarakat dan warga bangsa dengan semangat pluralitas antar buadaya.

Aspek-aspeknya antara lain :

1. Mengutamakan keutuhan bangsa yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis antar sesama warga bangsa yng mempunyai keragaman budaya dalam rangka mewujudkan bangsa yang bersatu. Indikatornya:

a. Cinta tanah air

b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa

c. Memajukan pergaulan antar sesama manusia

4. Tema Kerakyatan

Salah satu bentuk budaya masyarakat Indonesia adalah Budaya musyawarah mufakat.

Nurholis Madjid (1997), memformulasikan elemen musyawarah sebagai faktor yang mampu menciptakan “harmoni ummat” secara khakiki. Melalui musyawarah mengundang partisipasi yang “egaliter’ dari semua anggota masyarakat, sekalipun dalam kenyataan tentu terdapat variasi pelaksanaan tekhnisnya.

Tema Kerakyatan dimakdsudkan dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi antar sesama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan bermartabat.

Aspek-aspeknya antara lain:

1. Mengutamakan kepentingan bersama, yaitu suatu sikap yang lebih mengedepankan kepentingan bersama tanpa dibatasi oleh unsur-unsur keragaman budaya. Indikatornya:

a. Suka bekerjasama

b. Mendahulukan kepentingan orang banyak

c. Memiliki kesadaran dan kemauan saling membantu tanpa pamrih

2. Mengutamakan Musyawarah dan Mufakat, yaitu suatu sikap yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan untuk kepentingan bersama. Indikatornya:

a. Mengutamakan musyawarah dan mufakat

b. Menghargai pendapat orang lain

c. Tidak memaksakan kehendak dan pendapat terhadap orang lain

d. Kritis terhadap setiap permasalahan

3. Kekerabatan, yaitu suatu sikap bersahabat, kekeluargaan yang lahir dari rasa persaudaraan dan menjadi bagian dari kelompok dan masyarakat. Indikatornya:

a. Memiliki rasa setiakawan

b. Memiliki rasa persaudaraan dengan berbagai suku bangsa dan agama

c. Menghayati dan memahami berbagai budaya bangsa

5. Tema Keadilan

Pendidikan multikultural membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang dari suku, budaya, dan nilai berbeda. Untuk itu, anak didik perlu diajak melihat nilai budaya lain, sehingga mengerti secara dalam, dan akhirnya dapat menghargainya.

Modelnya bukan dengan menyembunyikan budaya lain, atau menyeragamkan sebagai budaya nasional, sehingga budaya lokal hilang (Suparno,2003).

Pengakuan terhadap pluralitas budaya merupakan suatu keadaran untuk mengurangi batas atau sekat-sekat budaya dan itu bisa terwujud apabila proses transpormasi antar budaya dibangun dengan citra dan cita-cita yang penuh persahabatan dan perdamaian.

Tema Keadilan, dimaksudkan dapat membentuk sikap empati terhadap orang lain serta memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia, merasa sama dan sederajat dalam hubungan sosial dan anti terhadap diskriminasi atau marjinalisasi.

Aspek-aspeknya antara lain:

1. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu: suatu sikap sadar dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai manusia. Indikatornya:

a. Menghormati hak orang lain

b. Mendahulukan kewajiban daripada hak, dengan ciri :mentaati aturan, tidak main hakim sendiri, bekerja dengan baik, menangkal pengaruh negatif budaya lain dan melestarikan budaya nasional.

c. Menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, dengan ciri: setiap pelanggar hukum harus ditindak, berperan serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, tanggap dan peduli pentingnya stabilitas nasional.

2. Rasionalitas antar budaya, dimaksud sebagai suatu sikap yang menganggap bahwa dengan menggunakan pikiran secara cerdas dapat memecahkan segala bentuk permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat multi-budaya. Indikatornya:

a. Mengakui budaya sendiri dan budaya orang lain

b. Memahami budaya sendiri dan budaya orang lain

c. Menghargai budaya sendiri dan budaya orang lain

3. Anti diskriminasi dan marjinalisasi, yaitu suatu sikap yang menunjukkan kesamaan hak dan kesempatan dalam aktivitas kehidupan sebagai warga manusia. Indikatornya:

a. Anti terhadap subordinasi peran dan tanggungjawab

b. Mengakui adanya potensi yang sama dalam berekspresi

c. Mengakui adanya kesempatan yang sama dalam pelayanan publik

Download artikel : disini